Dokter Aziz Sebut Penyelesaian Polemik Aset Eks Mako Akabri Cukup Bijaksana
Friday, 16 Sep 2022 - 3:56 WIB
Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz mengatakan penyelesaian masalah aset tanah dan bangunan eks Mako Akabri cukup bijaksana
KOTA MAGELANG - Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz mengatakan penyelesaian masalah aset tanah dan bangunan eks Mako Akabri cukup bijaksana. Pemerintah Kota Magelang diberi batas waktu hingga 5,5 tahun untuk mempersiapkan kepindahan kantor baru di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Alun-alun Nomor 2 Kota Magelang.
"Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penyelesaian cukup bijaksana, kita diberi waktu maksimal 5,5 tahun, tapi lebih cepat lebih baik, kita juga akan dibantu anggaran dari pemerintah," ujar Dokter Aziz, usai kunjungan Danjen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko, di Ruang VIP Pemkot Magelang, Kamis (15/9/2022).
Sebagaimana diketahui, Pemkot Magelang, Kemenkeu dan TNI telah menandatangani nota kesepahaman tentang penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan di Kota Magelang, Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam.
Kesepahaman itu menghasilkan komitmen Kemenkeu menghibahkan tanah dan bangunan Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu, di Jalan Alun-alun Kota Magelang, kepada Pemkot Magelang.
Kemudian, penyerahan kompleks bangunan perkantoran Pemerintah Kota Magelang seluas 4 hektar yang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang kepada TNI. Sementara TNI menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih kepada Pemkot Magelang.
"Gedung Wiworo Wiji Pinilih nanti akan kita fungsikan sebagai Command Center. Kota Magelang sebagai kota smart semua akan diatur di sana," kata Dokter Aziz.
Pihaknya masih memperhitungkan biaya kebutuhan pembangunan kantor baru, termasuk menyusun Detail Engineering Design (DED). Dokter Aziz menargetkan pengukuran akan dimulai setelah Kemenkeu memindahkan Balai Diklat Kepemimpinan ke lokasi lain, setidaknya pada 2024 atau akhir tahun 2023 mendatang.
"Kita menunggu penyerahan dari Kemenkeu, baru kita bergerak. Setelah mereka pindah, kita baru bisa menggambar dan sebagainya. Kira-kira mungkin 2024 atau akhir 2023 sudah dimulai, DED mudah-mudahan 2023 perubahan sudah dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Danjen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko mengutarakan, pihaknya sedang menyelesaikan administrasi sebelum kemudian menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih ke Pemkot Magelang. Pihaknya yakin komitmen yang sudah disepakati bersama akan dijalankan sebaik-baiknya.
Lebih lanjut, tanah dan bangunan eks Mako Akabri yang saat ini dimanfaatkan untuk kantor Pemkot Magelang akan digunakan kantor resiman taruna dasar (Mentasar).
"Kami kan juga punya kantor di Cilangkap sana, rencananya sementara ini untuk kantor resimen dasar, lihat perkembangannya. Sebelumnya (Mentasar) ada di Akmil," tutur Teguh.
Pihaknya memastikan Mentasar di lokasi ini tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya, terutama aktivitas di Gedung DPRD Kota Magelang. Sebab, pendidikan militer yang dilakukan Akademi TNI masih bersifat dasar, bukan lanjutan.
"Pendidikan kami kan pendidikan militer dasar, belum sampai ke tingkat seperti itu, itu kan pendidikan lanjutan. Kalau kami pembentukan dasar, kalau cukup di daerah Akmil, perhutanan, tidak ada di perkotaan, jadi nggak ada masalah," tandasnya.
"Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penyelesaian cukup bijaksana, kita diberi waktu maksimal 5,5 tahun, tapi lebih cepat lebih baik, kita juga akan dibantu anggaran dari pemerintah," ujar Dokter Aziz, usai kunjungan Danjen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko, di Ruang VIP Pemkot Magelang, Kamis (15/9/2022).
Sebagaimana diketahui, Pemkot Magelang, Kemenkeu dan TNI telah menandatangani nota kesepahaman tentang penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan di Kota Magelang, Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam.
Kesepahaman itu menghasilkan komitmen Kemenkeu menghibahkan tanah dan bangunan Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu, di Jalan Alun-alun Kota Magelang, kepada Pemkot Magelang.
Kemudian, penyerahan kompleks bangunan perkantoran Pemerintah Kota Magelang seluas 4 hektar yang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang kepada TNI. Sementara TNI menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih kepada Pemkot Magelang.
"Gedung Wiworo Wiji Pinilih nanti akan kita fungsikan sebagai Command Center. Kota Magelang sebagai kota smart semua akan diatur di sana," kata Dokter Aziz.
Pihaknya masih memperhitungkan biaya kebutuhan pembangunan kantor baru, termasuk menyusun Detail Engineering Design (DED). Dokter Aziz menargetkan pengukuran akan dimulai setelah Kemenkeu memindahkan Balai Diklat Kepemimpinan ke lokasi lain, setidaknya pada 2024 atau akhir tahun 2023 mendatang.
"Kita menunggu penyerahan dari Kemenkeu, baru kita bergerak. Setelah mereka pindah, kita baru bisa menggambar dan sebagainya. Kira-kira mungkin 2024 atau akhir 2023 sudah dimulai, DED mudah-mudahan 2023 perubahan sudah dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Danjen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko mengutarakan, pihaknya sedang menyelesaikan administrasi sebelum kemudian menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih ke Pemkot Magelang. Pihaknya yakin komitmen yang sudah disepakati bersama akan dijalankan sebaik-baiknya.
Lebih lanjut, tanah dan bangunan eks Mako Akabri yang saat ini dimanfaatkan untuk kantor Pemkot Magelang akan digunakan kantor resiman taruna dasar (Mentasar).
"Kami kan juga punya kantor di Cilangkap sana, rencananya sementara ini untuk kantor resimen dasar, lihat perkembangannya. Sebelumnya (Mentasar) ada di Akmil," tutur Teguh.
Pihaknya memastikan Mentasar di lokasi ini tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya, terutama aktivitas di Gedung DPRD Kota Magelang. Sebab, pendidikan militer yang dilakukan Akademi TNI masih bersifat dasar, bukan lanjutan.
"Pendidikan kami kan pendidikan militer dasar, belum sampai ke tingkat seperti itu, itu kan pendidikan lanjutan. Kalau kami pembentukan dasar, kalau cukup di daerah Akmil, perhutanan, tidak ada di perkotaan, jadi nggak ada masalah," tandasnya.
Teguh juga yakin proses kepindahan akan selesai tepat waktu sampai pada batas waktu 5,5 tahun, atau bahkan bisa kurang dari yang ditentukan. (pemkotmgl).
